www.gelora.co - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi keberatan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, terkait pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Sandi memastikan proses pelepasan saham bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi saya sudah dua hari ke paripurna mencari Pak Pras karena yang lain sudah saya beritahu secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Bu Yuke dari PDIP, saya ingin bicara sama Pak Pras tapi belum ada, di telponin nggak masuk-masuk," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/5).
Sandi ingin jelaskan bahwa deviden yang diterima terakhir sekitar Rp38 miliar sedangkan nilai yang dibidik dengan tim di atas Rp1 triliun. "Perlu waktu sekitar 50 tahun untuk kita mencapai angka Rp1 triliun yang 'time value of money', karena ini tiap tahun kalau dihitung di depan 10, 15, 20 tahun ke depan itu panjang sedangkan ini ada 'time value of money'," kata Sandiaga.
Sedangkan sekarang bisa gunakan dana tersebut buat begitu banyak pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, katanya. "Tentunya daripada diluar DKI tidak langsung bersinggungan kepada masyarakat kita ingin tentunya mendapatkan dividen yang halalan toyiban. Nah karena kita terkendala di situ pihak perusahaan menginginkan kejelasan," ujarnya.
Pemprov DKI sampaikan kejelasan dengan ini mereka bisa ekspansi dan menciptakan lapangan kerja. Itu yang ingin disampaikan dan prosesnya baru saja dimulai dan baru dapat keputusan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. "Dan menyetujui secara konkret untuk melepas saham tentunya nanti selain daripada DPRD kota akan koordinasi dengan OJK, BI, pihak - pihak terkait seperti penasehat keuangan, KJPT, notaris, konsultan hukum untuk memastikan prosesnya transaparan, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pelepasan saham di PT Delta Djakarta selaku produsen minuman keras. Anies mengaku telah menandatangani keputusan pelepasan saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki pemprov sejak tahun 1970.
"Pemprov memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi, 26,25 pasti dilepas, bukan akan. Ini komitmen kita," katanya di Balai Kota, Rabu (16/5).
Kendati demikian, pelepasan saham pemprov tetap membutuhkan persetujuan dari DPRD DKI. Anies mengaku akan segera melayangkan surat ke dewan untuk lekas dibahas terkait pelepasan saham ini. Ia optimistis dewan akan menyetujuinya.
"Ini prosesnya perlu persetujuan DPRD. Kita akan kirim surat ke sana, insya Allah (DPRD) setuju," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyesalkan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang melepas saham di perusahaan produsen minuman beralkohol, PT Delta Djakarta. Sebab, kata dia, perusahaan tersebut memberikan keuntungan cukup besar.
"Saya menyayangkan keputusan itu mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya dan berkontribusi terhadap PAD (pendapatan asli daerah). Sayang sekali kalau sampai dilepas sahamnya," kata politikus PDIP itu saat dihubungi, Rabu (16/5).. [rol]