www.gelora.co - Pengangkatan empat staf khusus Presiden Joko Widodo dinilai politis oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
Fadli mencurigai pengangkatan empat staf khusus tersebut hanya untuk membantu Jokowi saat menjadi calon presiden pada Pemilu 2019.
"Ini saya kira urusannya untuk tahun politik nanti. Kerja buat negara atau kerja untuk calon presiden?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Fadli mengatakan, Presiden Jokowi kerap membentuk badan di luar nomenklatur lembaga negara.
Salah satunya yakni Kantor Staf Presiden (KSP).
Menurut Fadli, keberadaan KSP juga melanggar nomenklatur lembaga negara. Ia mengatakan bahwa semestinya KSP dibubarkan.
Wakil Ketua DPR ini pun menilai pembentukan badan dan pengangkatan staf khusus kepresidenan yang dilakukan Jokowi hanya untuk mengakomodasi relawan di kala pilpres.
"Apalagi ditambah ini, urusan kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan dan sebagainya. Jadi itu bisa kategorinya abuse of power juga ya, menggunakan anggaran negara tapi bisa dipakai untuk kepentingan pribadi presiden, bukan lembaga kepresidenan," kata Fadli.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengangkat empat orang sebagai staf khusus presiden, Selasa (15/5/2018).
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pengangkatan empat orang itu berdasarkan keputusan presiden.
"Presiden sudah menandatanganinya," ujar Pramono Anung di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/5/2018).
Pengangkatan empat staf khusus presiden, kata Pramono, tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang sudah ditandatangani dan staf khusus tersebut sudah bisa menjalankan tugasnya.
Adapun keempat staf khusus presiden, tersebut di antaranya, Abdul Ghofarruzin, Siti Dhzu Hayatin, Adita Irawati, dan Ahmad Erani.
"Abdul Ghofarruzin, stafsus mendampingi Presiden di acara keagamaan domestik di pondok pesantren," ujar Pramono.
Sementara untuk Adita Irawati yang merupakan Vice President (VP) Corporate Communication PT Telkomsel, menjadi staf khusus presiden bidang komunikasi.
"Adita harus menyampaikan kepada publik tergantung perintah Presiden. Secara prinsip, Adita diminta untuk melakukan pembenahan komunikasi, terutama di kementerian dan lembaga," ujar dia.
Kemudian, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ahmad Erani Yustika sebagai staf khusus di bidang ekonomi dan Siti Dhzu Hayatin sebagai staf khusus di bidang keagamaan internasional.
"Beliau (Erani) memahami masalah dana desa sehingga diperlukan, selain berkaitan ekonomi, adalah bagaimana dana desa meningkat, sekarang Rp60 triliun, itu ada pakar di bidang itu," paparnya.
[tribunnews]