www.gelora.co - Pengamat kebijakan publik Yusri Usman mengatakan, naiknya harga BBM umum seperti Pertalite, Dexlite, Pertamax, Pertamax Dex dan Pertamax Turbo merupakan kewenangan Pertamina bukan dari pemerintah pusat.
Pertamina menaikan harga BBM tersebut setiap bulan berdasarkan harga rata - rata minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika , sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014. Hanya saja kenaikan harga BBM tersebut dibarengi dengan hilangnya peredaran Premium dan Solar dibanyak SPBU.
"Akibatnya banyak meninbulkan kekecewaan besar dari masyarakat luas atas hilangnya Premium dan Solar tersebut," ujar Yusri kepada Harian Terbit, Selasa (10/4/2018).
Yusri mengakui, kenaikan harga BBM yang tanpa sosialisasi tersebut membuat banyak pihak bertanya. Bahkan sejumlah pejabat yang terkait dengan urusan BBM juga diam atas kenaikan harga BBM tersebut. Harusnya sebagai pejabat berwenang memberikan pernyataan secara resmi atas kenaikan BBM yang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat. Para pejabat baru berelasi ketika ada sejumlah massa atau mahasiswa yang menentang kenaikan tersebut.
"Itulah yang harus dipertanyakan kenapa pejabat ini diam saja? Merema baru bereaksi ketika demo anti kenaikan harga BBM marak di sejumlah daerah," jelasnya.
Yusri menilai, diamnya pejabat atau pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat karena telah mencabut sejumlah subdisi mungkin karena pemerintah tidak ada uang untuk mensubsidi kerugian yang dialami Pertamina. Selama ini Pertamina telah merugi dalam menjual Premium dan Solar.sehingga terkesan disuruh Pertamina menalanginya sementara.
Akibat kenaikan harga BBM memang membuat sejumlah mahasiswa menggelar aksi. Diantaranya dilakukan oleh Aliansi BEM SI Wilayah Jabodetabek dan Banten. Koordinator BEM SI wilayah Jabodetabek-Banten, Moh. Wildan Habibi mengatakan, naiknya harga BBM membuat rakyat semakin menderita. Oleh karena itu mahasiswa menggelar aksi untuk menunjukan mahasiswa bersama rakyat tidak diam melihat kedzoliman-kedzoliman yang dilakukan oleh pemerintah.
Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain juga mempertanyakan, mengapa hal-hal penting seperti narkoba yang masuk berton-ton ke Indonesia dan kasus penistaan agama tidak dikomentari, namun kaos justru dikomentari.
“Narkoba Masuk Ton Ton-nan DIAM. Ada Penista Agama, DIAM. Listrik, BBM, Gas, Naik, DIAM. Beras, Daging, Garam Diimpor Ribuan Ton, DIAM. Gaji PNS 4 Tahun Tidak Naik, DIAM. TIDAK Ada KOMENTAR… Giliran KAOS Dikomentari… Sebegitu Pentingnya Kah Pengaruh KAOS? #hidupkaos!” lanjutnya. [htc]