www.gelora.co - Ibu Negara Iriana Joko Widodo melarang pengurus dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ikut berpolitik. Ibu-ibu anggota PKK, kata Iriana, harus fokus berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PKK saja.
Pidato Iriana pada pembukaan rapat koordinasi TP PKK Pusat, Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia di Jakarta (10/04) itu, terus menuai kecaman.
Pemikir Islam Ustadz Hilmi Firdausi turut mengomentari pidato Iriana Jokowi itu. “Katanya Ibu-ibu PKK tidak boleh berpolitik...iya, waktu di PKK sebaiknya ngomongin tentang keluarga, cara masak dan bikin kue yang enak, dll. Pas udah pulang ke rumah dan main medsos, boleh donk berpolitik lagi menyuarakan #2019GantiPresiden. Insya Allah negara sejahtera, keluarga bahagia. Aamiin,” sindir Ustadz Hilmi di akun Twitter @Hilmi28.
Soal larangan PKK berpolitik, praktisi hukum Dusri Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang ibu-ibu PKK berpolitik. “Ibu-ibu PKK gak boleh berpolitik? Emang sejak kapan ada aturan hukum yang melarang Ibu-bu PKK berpolitik?” tanya Dusri di akun @dusrimulya.
Sebelumnya, aktivis perempuan Ratna Sarumpaet bersuara keras mengecam pidato Iriana. “What? Kemane aja bu? Gak tahu Perempuan sudah di antariksa bu ....,” tulis Ratna di akun @RatnaSpaet mengomentari tulisan “Iriana Jokowi: Ibu-Ibu PKK Tidak Boleh Berpolitik”.
Dalam pidatonya Iriana berharap para ibu pengurus dan anggota PKK bisa total bekerja sesuai dengan kelompok kerja yang ada di PKK. "Jadi enggak ada istilah woro-woro nanti pilih ini. Meski suaminya berpolitik, di PKK tidak boleh berpolitik," ujar Iriana Jokowi. [ito]