www.gelora.co - Beredar percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarmo dan Dirut PLN Sofyan Basir yang diduga membahas fee proyek. Pihak PDIP meminta Polri menyelidiki hal ini karena terkait proyek pemerintah.
Masinton mengatakan, Rini dan Sofyan harus mengklarifikasi langsung ke publik. Keduanya juga harus membuka rekaman pembicaraan utuhnya seperti apa jika menyebut rekaman itu dipotong atau diedit.
Orosinalitas rekaman tersebut menurutnya perlu diuji Polri. Terlebih penting substansi yang dibahas dalam pembicaraan itu.
"Konteksnya seperti apa? Karena ini menyangkut tentang proyek di PLN kan. Apakah itu ada memenuhi unsur mempengaruhi dalam bentuk iming-iming, atau janji atau hadiah," kata Masinton saat dihubungi, Sabtu (28/4/2018).
"Jadi karena ini sudah beredar ke publik, aparat penegak hukum juga perlu itu menggali keterangan dan mendalaminya. Baik itu meminta penjelasan langsung dari Dirut PLN maupun Menteri BUMN Rini Soemarno," sambungnya.
Anggota Komisi III DPR ini menilai kasus ini bisa menimbulkan kegaduhan jika tidak ditangani dengan baik. Dia mengingatkan lagi soal kasus 'Papa Minta Saham' yang dulu heboh menyeret nama Setya Novanto.
"Perdengarkan rekaman utuhnya sehingga konteks pembicaraannya jelas dan publik tidak menduga-duga. Kalau memang ada bagi-bagi fee kan berarti ada pelanggaran hukum, penegak hukum bisa menindaklanjuti itu. Atau kalau memang benar dipotong (rekaman pembicaraan-red), silakan laporkan ke penegak hukum, kemudian sajikan yang utuhnya," tegasnya.
Sofyan sebelumnya menyebut rekaman percakapannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarmo yang tersebar telah dipotong. Dia siap membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
"Kayaknya gitu, kami akan masuk ke ranah hukum. Kalau itu lempeng-lempeng aja (tidak dipotong) bagus," kata Sofyan di sela-sela rakor BUMN di de Tjolomadoe, Karanganyar, Sabtu (28/4/2018).
Menurut Sofyan, percakapan tersebut dilakukan akhir 2016. Dia mengaku sadar jika percakapan itu direkam, tapi dia tak tahu siapa yang membocorkan.[dtk]