www.gelora.co - Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) menggelar acara diskusi bertajuk “Siapa di Balik Penyerangan Ulama: Kriminal Murni atau Rekayasa?”. Acara itu bertujuan untuk menalaah lebih dalam terkait fakta di balik sejumlah kasus penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama.
Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Kapolda DIY Yogyakarta Brigjen Pol Ahmad Dofiri, Kombes Pol Umar Surya Fana Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Irjen Pol Gatot Edy Pramono Ketua Satgas Nusantara, Pengamat Intelijen BIN Wawan Purwanto, dr psikiater dari UI Kusumawardhani, dan adik kandung penyerangan ulama Umar Basri, KH Abbas Mansyur.
Mahfud dalam penjelasannya mengatakan, polisi harus berani melakukan penegakan hukum dalam mengungkap siapa aktor di balik penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama. Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa polisi tidak boleh terpengaruh dan harus independen dalam proses penyelidikan.
“Ini harus diungkap sejelas-jelasnya. Karena sudah menodai keberagamaan kita, terutama orang Islam. Jadi, hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh,” kata Mahfud dalam paparannya, di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/4).
Meski demikian, Mahfud menyebut, pemberitaan terkait penyerangan ulama di media itu 80 persen hoaks. Dari 47 berita penyerangan ulama, hanya 5 berita yang sesuai fakta.
“Saya melihat hoaks ini (penyerangan ulama), ada politisnya ya. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman di masa lalu, pengalaman menjelang reformasi sampai sekarang, ada banyak motif terjadinya penyerangan kepada ulama,” ungkap Mahfud.
Lebih lanjut, menurut dia, fenomena penyerangan ulama itu merupakan propaganda untuk mengadu domba keberagaman Indonesia.
“Kemungkinan itu memang adu domba menjelang pesta demokrasi. Itu mungkin kelanjutan hiruk-pikuk di Pilgub Jakarta lalu. Sehingga politik identitas dan SARA selalu ditonjolkan, kita hanya diadu domba,” ujar dia.
Mahfud menambahkan, polisi harus tegas menindak, tidak boleh terpengaruh oleh intervensi politik.
“Saya kira polisi harus mengungkapkannya secara benar. Polisi harus profesional dan harus membuktikan tidak ikut politis,” tutupnya.
[kmp]