www.gelora.co - Wakil Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irfan Pulungan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan bagi-bagi fee terkait proyek terminal pengelolaan LNG sebagaimana rekaman pembicaraan antara sosok yang bersuara mirip Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir.
Menurutnya, bantahan Kementerian BUMN atas rekaman pembicaraan yang teleah beradar luas itu masih belum cukup dan tidak memuaskan publik.
Ade mengatakan, rekaman pembicaraan itu memang memunculkan pertanyaan.
“Apakah percakapan yang dilakukan tersebut terindikasi adanya dugaan pemerasan untuk mendapat kan fee dari proyek yang ada di BUMN,” katanya.
Menurut Ade, saat ini Rini sebagai menteri BUMN memiliki kewenangan untuk menggunakan pengaruhnya dalam mengatur pucuk pimpinan di perusahaan pelat merah.
“Sehingga sangat memungkinkan Rini menggunakan pengaruhnya untuk menekan atau mengatur pimpinan BUMN untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” katanya.
Sebelumnya netizen dihebohkan oleh beredarnya rekaman percakapan telepon yang diduga melibatkan Rini dan Sofyan.
Dalam rekaman itu ada pembicaraan soal ‘small business’ bagi pihak yang disebut dengan panggilan Pak Ari.
Pembicaraan per telepon itu juga menyebut dua BUMN, yakni Pertamina dan PLN.
Namun, Kementerian BUMN membantah tudingan bagi-bagi fee dan menyebut pembicaraan itu merupakan rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.[psid]