www.gelora.co - Partai Gerindra sepakat dengan pernyataan Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) Eggi Sudjana yang menyebut Presiden Jokowi membuat rakyat miskin. Gerindra menilai Jokowi membuat blunder soal kebijakan ekonomi.
"Iyalah. Sekarang beliau janji buka 10 juta lapangan pekerjaan. Rakyat butuh hasil kerja, bukan pencitraan yang kotor. Pak jokowi harus sadar sekarang bukan capres 2014. Sekarang beliau inkumben, jadi hipnotis dengan kebijakan, bukan dengan nyemplung comberan lagi. Sekarang tambang-tambang nikel di Morowali dikuasai Tiongkok," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade saat dimintai konfirmasi, Minggu (15/4/2018).
Gerindra menyebut bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia masih kurang. Pemerintahan Jokowi-JK juga dinilai tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.
"Intinya indikator yang dirasakan rakyat harga kebutuhan pokok tinggi, lapangan kerja kurang karena Jokowi ambil kebijakan ekonomi yang salah. Kebijakan ini yang bikin daya beli masyarakat menurun. Saya sepakat yang disampaikan Kang Eggi," ujar Andre.
Sebelumnya, Eggi menilai Jokowi membuat rakyat miskin lantaran sumber daya alam di sudah dikuasai oleh asing. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia sebutkan itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin.
"Tapi kenapa kita mendapatkan (emas) 10 persen, kan perintah UU untuk rakyat Indonesia bukan rakyat Amerika. Dengan kondisi seperti ini siapa yang membuat miskin, Allah atau presiden? Kenapa kiai-kiai kalau miskin terima saja, takdir, masih kita begitu menyalahkan Allah membuat kita miskin, bukan begitu. Padahal kita dikasih minyak, emas, gas dan kelapa sawit, kaya raya Indonesia, dulu rempah-rempah kita diperebutkan," ujar Eggi saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, tadi pagi.
Namun, Istana membantah tudingan tersebut. Menurut Istana, kesejahteraan ekonomi dan sosial bangsa di bawah pemerintahan Jokowi membaik.
"Tidak benar. Di era pemerintahan Presiden Jokowi bangsa dan masyarakat Indonesia dari berbagai indikator ekonomi maupun sosial mengarah pada arah yang lebih baik," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP.[dtk]