www.gelora.co - Beban utang negara sekitar Rp 4.700 triliun yang dibeberkan oleh beberapa lembaga, dianggap hanya merupakan hasutan atau provokasi yang disebarkan kepada masyarakat. Mereka dinilai tidak melihat dari berbagai aspek penilaian ekonomi secara keseluruhan.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dialog Nasional Indonesia Maju yang dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (11/3). "Jadi bagi mereka yang provokasi menghasut, liat ini utangnya naik. Dia lihat hanya satu sisi saja tapi tidak lihat seluruh ekonominya," kata dia.
Dijelaskannya, mengelola keuangan negara tentu mulai dari prinsip-prinsipnya. Apakah baik, hati-hati, ugal-ugalan atau sembrono. Ibaratnya, seperti kesehatan manusia, kesehatan keuangan negara juga sama. "Sesuai dengan Undang-undang, harus menjadi instrumen untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun utang itu, imbuh Sri Mulyani bukanlah tujuan, tetapi instrumen. Oleh karena itu, kalau dikatakan meningkat, secara nominal memang mendekati Rp 4.000 triliun. Namun Indonesia belum akan runtuh dengan angka tersebut.
"Sebetulnya kalau kita membandingkan secara nominal, negara yang paling banyak utang, Jepang per kapita atau juga Amerika yang disebut negara adigdaya," ucapnya.
Apakah Indonesia akan menuju ke sana, menurutnya hal tersebut tidak akan mungkin. Karena Undang-undang sudah jelas, tidak boleh utang lebih dari 60 persen produk domestik bruto. Saat ini menurutnya utang Indonesia tak lebih dari 30 persen.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan, angka kemiskinan saat ini berada di titik terendah, yaitu 10,12 persen. Pembangunan infrastruktur juga telah berjalan di era pemerintahan Joko Widodo. Bahkan pertumbuhan ekonomi APBN mencapai 7 persen. Namun memang masih perlu ada dorongan beberapa instrumen lainnya agar tujuan negara tercapai.
"APBN kita gunakan untuk instrumen mendorong ekonomi, tapi tidak boleh sendirian, karena kalau jebol tujuannya tidak tercapai," ucapnya.
Mesin instrumen lainnya yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor yang juga harus tumbuh. Dikatakannya orang berkonsumsi apabila merasa mempunyai daya beli dan adanya kepercayaan yang terus bertumbuh.
"Nah dia punya kepercayaan kalau dia lihat stabilitas. Dia lihat kalau ada kerusuhan, maka akan menabung untuk berjaga-jaga," katanya.
Kemudian juga investor, adanya pembuatan pabrik dan penyerapan lapangan kerja dapat dilakukan apabila ada stabilitas dan prospek ekonomi. "Dan tugas Pemerintah untuk terus menjaga stabilitas," pungkasnya.
[jpc]