www.gelora.co - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko bersedia menjelaskan perihal program pembagian sertifikat tanah yang kini dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada politisi senior PAN, Amien Rais. Hal ini sekaligus mengklarifikasi tudingan program tersebut merupakan pembohongan.
"Jadi saya pikir, Pak Amien Rais sebagai senior saya. Mungkin kalau diperlukan saya harus menghadap, saya akan menghadap beliau, saya akan jelaskan, ini lho pak yang sesungguhnya," kata Moeldoko di kantornya, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3)
Moeldoko menjelaskan, ada tiga hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan reformasi agraria. Yang pertama, kata dia, adalah redistribusi berbagai lahan yang menganggur atau belum dimanfaatkan. "Itu sudah dijalankan oleh pemerintah," ucap Moeldoko.
Yang kedua, sambung Moeldoko, adalah legalisasi lahan milik masyarakat. Menurut Moeldoko, pada pemerintahan sebelumnya memang sudah ada program pembagian sertifikat bagi masyarakat. Namun, jumlahnya masih minim, yakni 500 ribu sertifikat per tahun.
Padahal, Moeldoko mengungkapkan masih ada 180 juta bidang tanah di Indonesia yang perlu disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Bisa dibayangkan kalau hanya 500 ribu sertifikat dalam program 1 tahun, maka kita memerlukan berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Itu akan sangat lama sekali," ungkap Moeldoko.
Oleh sebab itu, Moeldoko mengatakan pemerintah terus menggenjot sertifikasi tanah bagi rakyat. Pemerintah, sambung Moeldoko, sadar betul bahwa masalah tanah di Indonesia dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan.
Berdasarkan data yang telah diterima, Moeldoko mengaku sudah ada 6,5 juta sertifikat yang telah diterbitkan pemerintah hingga Februari 2018
"Di 2018, targetnya 7 juta (sertifikat). Di 2019 nanti, harus 9 juta sertifikat tuntas diselesaikan. Ini bukan pekerjaan yang mudah memang," terang Moeldoko.
Yang terakhir, kata Moeldoko, pemerintah dalam menjalankan reformasi agraria juga telah menyediakan lahan dalam rangka perhutanan sosial. Lahan yang telah disiapkan berjumlah 12,7 juta hektare.
"Dan saat ini baru bisa didistribusikan ke masyarakat Indonesia 1,7 juta. Ini kita akan kerja keras lagi, akan bisa terpenuhi," tandas dia. (ma)