www.gelora.co - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada pemerintah agar transparan dalam menyampaikan permasalahan utang negara.
Bagaimanapun, kata dia, transparansi merupakan kewajiban pemerintah dan rakyat berhak mengetahui masalah tersebut.
"Berapa jumlah utang yang dilakukan oleh pemerintah dan berapa jumlah utang selama 3,5 tahun ini? Jelaskan pada rakyat. Rakyat harus tahu negara utang berapa banyak? Untuk apa? Dari negara mana? Bagaimana membayar utang itu dan sebagainya," kata dia saat kegiatan Tour de Jabar Partai Demokrat, Lembang, Kamis (22/3/2018)
SBY menceritakan, pada saat dirinya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, utang negara digunakan untuk mendekati ekonomi rakyat. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi saat itu, rata-rata di angka 6 persen, baik ekonomi makro maupun sektor riil.
"10 tahun dulu, utang saya X, utang itu saya gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita, dan ekonomi tumbuh. Artinya tidak keliru. Kalau dulu kami utang, itupun kami perhatikan betul," jelasnya.
Dia menjelaskan, kebijakan utang juga harus melihat besaran kemampuan membayar dari negara.
Jika masih di angka 25 persen dari GDP, hal itu dianggap masih aman. Tetapi, jika sudah mencapai 40 persen, maka pemerintah harus berhati-hati.
"Sebab, utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Kalau ekonomi menurun, kemampuan (membayar) berkurang. Apalagi kalau utang itu, tidak digunakan secara tepat," tandasnya.
Karena itu, SBY meminta pemerintah dapat mengelola utang untuk komponen lain, selain infrastruktur agar ekonomi tumbuh secara baik.
"Masih ada waktu 1,5 tahun, pemerintahan Pak Jokowi bisa mencarikan solusinya. Sehingga pada 2019 nanti, pada saat pemilu dilakukan tidak ada lagi janji kepada rakyat yang belum dipenuhi. Terutama pertumbuhan ekonomi," ucapnya.[tn]