 |
| Puan dan Pram |
www.gelora.co - Fraksi PKS DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menindaklanjuti nama-nama yang disebut terdakwa Setya Novanto (Setnov) turut kecipratan aliran dana megakorupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.
"Ya.. Saya kira semua nama yang disebut dan bisa dibuktikan harus diungkap, tanpa terkecuali," kata politisi PKS, Al Muzzammil Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Muzammil meminta, KPK tidak pilih kasih dalam mengusut nama-nama pejabat penting yang selama ini diduga terlibat. Termasuk dua orang besar yang baru saja dibuka oleh bekas Ketua DPR RI.
Selain itu, Ketua DPP PKS ini berharap, pemerintah ikut mendukung upaya KPK dengan tidak mencoba menghalang-halangi upaya KPK membongkar kasus yang sedemikian menyedot perhartian publik tersebut.
"Ini jadi pertaruhan penegakan hukum yang dijanjikan pemerintah lewat Nawacita. Beberapa nama besar didalamnya saya berharap itu untuk diproses dengan azas-azas penegakan hukum yang benar, praduga tak bersalah, tetapi jangan sampai pilih kasih," ujar Muzzammil.
Artinya, lanjut Muzammil, jangan sampai nantinya ada kesan nama-nama yang dekat dengan lingkaran kekuasaan tidak diproses, sedangkan yang tidak dekat dengan kekuasaan diproses cepat.
“Prinsipnya, PKS mendukung sepenuhnya untuk dibuka seluas-luasnya semua pelaku korupsi e-KTP,” tandasnya.
Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto menyebut, ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Setnov, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.
Hal itu dikatakan Setnov saat sidang pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018) siang tadi. [tsc]