www.gelora.co - Kelahi data soal ucapan 'pengibulan' yang dilontarkan politikus senior PAN Amien Rais kepada Presiden Joko Widodo soal pengibulan lahan kian panas. Putra Amien Rais, Hanafi Rais, angkat bicara dengan membeberkan sumber data.
Hanafi menjawab tantangan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan jangan asal bicara tanpa data.
"Jadi, kalau berkelahi, (pakai) data. Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya tanya Purbaya ada yang kritik ini, Purbaya omong, 'Dia nggak ngerti, Pak Luhut.' 'Nggak ngerti gimana?' 'Ya fiskal itu,'" ujar Luhut dalam sambutan acara pembekalan untuk calon anggota legislatif (caleg) Golkar di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).
Hanafi, yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN, menyebut ucapan '74 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh asing' yang dilontarkan Amien merupakan data valid.
"74 persen tanah negara dikuasai segelintir orang itu, itu adalah laporan Bank Dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Masih soal data '74 persen tanah negara dikuasai asing', Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mempertanyakan maksud Amien Rais. Sofyan menyebut Amien tak mempunyai data terkait tudingan itu.
"Yang benar? Datanya nggak ada itu," kata Sofyan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).
"Kepemilikan sertifikat itu yang kita bagikan sertifikat rakyat. Tanahnya itu ada yang cuma 50 meter, 1 hektare, 10 hektare. Kalau yang perusahaan-perusahaan itu kan HGU. Yang pertama HGU, yang kedua adalah tanah hutan, tanah industri. Itu nggak asing, perusahaan-perusahaan lokal. Ada satu-dua atau mereka perusahaan publik, begitu, lo," katanya.
Jokowi pun menanggapi tudingan Amien Rais tersebut. Jokowi menegaskan penyerahan sertifikat itu bukanlah program ngibul.
"Sertifikat yang sudah diserahkan diangkat tinggi-tinggi. Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik Bapak-Ibu sekalian, dan bukan pengibulan," kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (26/3).
"Karena ada yang ngomong pembagian sertifikat itu pengibulan. Tidak ada! Sertifikat betul-betul sudah diserahkan kepada masyarakat!" tegas Jokowi. [dtk]