www.gelora.co - Tokoh Reformasi penumbang Orde Baru, Prof. Dr. Amien Rais mengkritik keras rezim pemerintahan Jokowi.
[video]
[VIDEO] Amien Rais Kritik Keras Pemerintahan Jokowi, Mengenai Pengkibulan Bagi-bagi Sertifikat dan Memberikan Angin Bagi Kebangkitan PKI pic.twitter.com/1P18T6t9dT— M. KHUMAINI (@mkhumaini) 20 Maret 2018
Dalm video yang beredar di media sosial, mantan Ketua MPR ini menyampaikan tentang bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat yang dilakukan Jokowi, seakan-akan itu sebuah prestasi luar biasa, padahal menurut Amien Rais 74% negeri ini tanahnya dan hutannya dikuasai kelompok tertentu.
"Ini pengkibulan yang harus waspada, bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu itu malah seolah-olah dibiarkan, Ini apa-apaan?" kata Amien Rais.
Kritik keras Amien Rais ini membuat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan marah.
Seperti dilansir detikcom, dengan nada tinggi dan berapi-api Luhut balik menyindir Amien Rais yang menyebut bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan. Luhut menyebut, yang dilontarkan Amien asal bunyi (asbun).
"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track recordmu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam saja lah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" kata Luhut saat memberikan pidato di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Ancaman Luhut ini menambah panas suhu politik.
Mantan aktifis mahasiswa era Reformasi yang menumbangkan Orba, Fahri Hamzah menguatkan pernyataan Amien Rais soal "pengkibulan" bagi-bagi sertifikat tanah.
"Bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah - kepala desa - camat dan maksimal Pemda. Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis. Ternyata?" kata Fahri Hamzah melalui akun twitternya pagi ini, Kamis (22/32018).
"Ternyata? Kapitalis semakin merajalela menguasai tanah...termasuk tanah ulayat...koefisien pemilikan tanah makin timpang...1% orang kaya memiliki 80% tanah.
Jadi? Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis...
#Ngibul
#AsalBunyi," lanjut Fahri Hamzah.
Bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah - kepala desa - camat dan maksimal Pemda.Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.Ternyata?
— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 22 Maret 2018
Ternyata?Kapitalis semakin merajalela menguasai tanah...termasuk tanah ulayat...koefisien pemilikan tanah makin timpang...1% orang kaya memiliki 80% tanah.Jadi?Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis...#Ngibul#AsalBunyi
— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 22 Maret 2018
[pid]