www.gelora.co - Meroketnya utang negara dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi yang mencapai Rp3.938,7 triliun dinilai akibat kacaunya pengelolaan anggaran negara.
Ekonom Wiratama Institute, Syarif Hidayatullah mengatakan target pendapatan negara dipatok terlalu tinggi, namun tidak dapat tercapai. Situasi itu akhirnya memaksakan perubahan management anggaran dan berujung utang.
“Ini harus jadi warning bagi pemerintah, sebab ada yang salah dalam pengelolaan anggaran kita,” katanya dalam diskusi bertajuk “Meroketnya Hutang Jokowi” di Gedung DPP PKS, Jakarta, Jumat (9/3/2018) malam.
Syarif mengatakan hutang tidak selalu jelek, ketika memang ada kondisi negara untuk berutang. Akan tetapi utang perlu dilihat peruntukannya dan apa implikasi dari utang itu. Implikasi paling mudahnya adalah mempengaruhi belanja negara. Faktanya beban pembayaran dan bunga utang sudah terlalu besar dari proporsi belanja.
“Apakah benar belanja kita produktif ke arah infrastruktur. Saya melihat Rp400 triliun anggaran infrastruktur itu justru adalah klaim. Rp120 triliunnya merupakan anggaran alokasi umum daerah yang diklaim pemerintah pusat sebagai anggaran infrastruktur negara,” ungkapnya.
Selain itu pemerintah juga menyebut segala akomodasi transportasi dan kebutuhan lainnya dalam memantau proyek dimasukkan ke anggaran itu. Syarif menegaskan apabila keseimbangan primer APBN dengan utang negatif maka pemerintah akan melakukan gali lubang tutup lubang. Artinya ketika ruang APBN larinya untuk menambal utang, maka bagian untuk belanja lain akan menipis.
“Pemerintah mengklaim anggaran yang seharusnya hak pembangunan daerah. Tetapi anggaran itu dialokasikan membangun infrastruktur. Patut kita pertanyakan, hal yang sangat fatal sehingga utang meroket adalah management buruk dan realisasi anggaran buruk,” tuturnya.
Syarif juga mengkritisi pemikiran pemerintahan, dalam hal ini Kementrian Keuangan Sri Mulyani, yang selalu membandingkan antara utang Indonesia dengan negara lain. Sehingga perbandingan itu menjadi acuan bahwa utang Indonesia masih positif. Padahal menurut Syarif acuan itu tidak relevan dan seakan pemerintah menutup-nutupi kebenaran.
“Padahal kondisi setiap negara berbeda. Perbedaan itu ditinjau bukan jumlah banyak utangnya, tetapi dilihat dari persentase kemampuan membayar dan bunga utang. Jadi jangan bilang utang Indonesia aman dengan membandingkan negara lain,” pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke 50:
[kn]