www.gelora.co - PDIP membantah Puan Maharani dan Pramono Anung menerima duit dari proyek e-KTP. Alasannya, selama masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP adalah oposisi.
"Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (22/3/2018).
"Dengan demikian, tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun," imbuhnya.
Hasto mengatakan PDIP pada posisi menyampaikan konsep e-KTP yang berbeda dari apa yang dilakukan pemerintah. PDIP tak setuju dengan konsep proyek e-KTP yang saat ini digunakan dan berujung kasus.
"Yang kami usulkan, e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan 'integrasi data' antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan, dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian, pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tersebut akan mendapatkan kartu single identity number," ulas Hasto.
PDIP menunjuk hidung pemerintah saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan Partai Demokrat (PD), partai penguasaan saat proyek e-KTP bergulir.
"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan tidak pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," ucapnya.
Ia menilai ada upaya menyeret PDIP dalam kasus e-KTP. Ia memastikan apa yang disampaikan Novanto soal keterlibatan Puan dan Pramono tidak benar.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," ujar Hasto.
Hasto menganggap ada kecenderungan Novanto menyebut nama sebanyak mungkin untuk menjadi justice collaborator. Hal itu, dinilai Hasto, untuk meringankan dakwaan.
"Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status (justice collaborator) tersebut demi meringankan dakwaan," pungkasnya. [dtk]