Fadli Zon: Jangan Bebani Proyek Infrastruktur dengan Pencitraan

Fadli Zon: Jangan Bebani Proyek Infrastruktur dengan Pencitraan

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Ambruknya pier head Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada saat proses pengecoran, Selasa (20/2/2018), mendapat sorotan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Terjadinya insiden kecelakaan kerja yang terjadi berturut-turut di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan di Ibu Kota dan sekitarnya dalam lima bulan terakhir, menurutnya, harus dievaluasi secara serius oleh pemerintah.

"Kita tentu saja prihatin atas insiden yang mencelakai tujuh orang pekerja kemarin. Insiden tersebut terus terang sangat mengkhawatirkan, karena ini adalah insiden kesembilan dalam lima bulan terakhir," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2).

Fadli menyatakan masyarakat patut bertanya, jika untuk keselamatan pekerja saja kontraktor tak bisa menerapkan 'zero accident', bahkan sudah berkali-kali terbukti terjadi kecelakaan, bagaimana masyarakat bisa percaya jika infrastruktur yang sedang dibangun itu nantinya benar-benar aman saat telah digunakan.

Fadli menilai pemerintah memberikan keputusan tepat karena langsung menyetop seluruh proyek elevated dan mengaudit keselamatan seluruh pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Dia berharap jangan sampai ada lagi kecelakaan serupa. 

"Sampai semuanya selesai diaudit dan dievaluasi, proyek infrastruktur yang bisa berisiko fatal sebaiknya dihentikan terlebih dahulu proses pengerjaannya," ucap politisi Gerindra ini. 

Selain audit keselamatan, lanjut Fadli, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah proyek pembangunan infrastruktur tak boleh terlalu banyak dibebani kepentingan pencitraan. Menurutnya, selesaikan sewajarnya dan sesuai tuntutan teknis. Selain itu, jangan main kebut tapi mengabaikan aspek perencanaan dan keselamatan.

"Cukup proyek kereta bandara saja yang dipaksakan selesai dan kemudian terbukti bermasalah hingga memakan korban. Jangan sampai hanya demi mengejar kebutuhan pencitraan, semua proyek infrastruktur jadi dipaksakan penyelesaiannya. Sudah cukup sembilan insiden ini saja, jangan sampai terjadi insiden berikutnya," imbuhnya.

Fadli paham pemerintah butuh etalase politik untuk menghadapi tahun politik 2019. Tapi sebaiknya pemerintah juga harus memahami, jika tak dikerjakan dengan benar dan menghormati prosedur, berbagai proyek infrastruktur itu malah berbalik bisa jadi etalase buruk atas kinerja pemerintah selama ini. 

Jadi, target pembangunan infrastruktur ini seharusnya bukan hanya berhenti di kata 'selesai', melainkan 'selesai dengan kondisi bagaimana?'. Pemerintah harus memperhatikan dan sama-sama mengawasi.

"Saya kira siapa pun presiden yang terpilih sesudah reformasi harus bisa berpikir realistis. Gelar 'Bapak Pembangunan' itu sudah menjadi milik Pak Harto, tak mungkin direbut oleh orang lain, kecuali jika ingin berkuasa enam periode," ucap Fadli. 

Fadli menambahkan pemerintah harus berpikir realistis demi keselamatan rakyat.

"Jadi, mestinya pemerintah bekerja dengan ukuran realistis. Jangan mimpi membangun candi, cukup letakkan saja batu-batu pada tempatnya dengan benar," tuturnya.  (dtk)

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA