www.gelora.co - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Roy Suryo meminta pemerintah agar bersikap netral di tahun politik, Pilkada Serentak 2018 dan jelang Pemilu Serentak 2019.
Pakar telematika yang pernah menjabat Menpora itu tidak ingin kejadian di pilkada 2017 lalu dimana sikap pemerintah cenderung menunjukan berat sebelah.
Misalnya, kata Roy, saat Presiden Joko Widodo justru satu mobil saat meninjau proyek Simpang Susun Semanggi dengan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama yang telah dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama.
"Bahwa jelas-jelas ada status tersangka tapi kepala negara masih mendampinginnya, bahkan satu mobil dengannya. Ini tidak dibenarkan," kata Roy saat diskusi Perhimpunan Masyarakat Madani, di Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1).
Tidak hanya itu, Roy juga mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menggunakan pengaruhnya kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi. Dia memberi contoh ketika Pilkada DKI 2017, calon yang diusung oleh Demokrat Syilviana Murni dituding mendapatkan kriminalisasi aparat.
"Waktu itu Silviana Murni dikasuskan masalah dana Bantuan Sosial (Bansos) masjid. Tapi sampi hari ini enggak jelas kasusnya, karena memang enggak ada kasusnya," ujarnya.
Belum lagi, sambung Roy, saat ratusan mahasiswa diduga ada yang menggerakam untuk melakukan unjuk rasa di kediaman pribadi mantan Presiden yang juga Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sudah jelas siapa pelakunya tapi tidak diusut oleh Kepolisian, konyol," sesalnya.
Bahkan yang sangat memperihatinkan, ujar Roy, saat adanya dugaan intervensi dari dua pimpinan lembaga negara yaitu Kepala Badan Intelijen dan Kapolri kepada Gubernur Papua yang juga kader Demokrat Lukas Enembe.
"Dan terakhir, terjadi pada Syaharie Jaang (di Kalimantan Timur). Mau diusung oleh Demokrat tapi setelah itu ada pemanggilan dari Polisi. ini perlu ada kritisi," pungkasnya.[rmol]