www.gelora.co - Tensi Pilkada DKI masih membara. Sekalipun pasangan Anies-Sandi sudah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, pertarungan masih jauh dari kata usai.
Tengok saja polarisasi yang masih terbentuk di masyarakat maupun partai politik. Walau jagonya kalah di DKI, barisan pendukung Ahok masih cukup solid. Pun halnya pendukung Anies-Sandi yang masih setia pada satu barisan yang sama.
Di sosial media, tim siber dan buzzer-buzzer masing-masing pun masih bekerja. Meme hingga sentimen turunan Pilkada DKI masih terus diproduksi.
Efek komplikasi Pilkada DKI juga merambah ke tingkatan nasional. Menjelang pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019, bau-bau Pilkada DKI masih tercium. Alumnus Pilkada DKI, Djarot Saiful Hidayat misalnya, dikabarkan akan kembali mencoba peruntungan di daerah lain.
Hanya hitungan bulan usai kalah di DKI, Djarot angkat koper untuk mengadu peruntungan di Pilkada Sumatra Utara (Sumut). Djarot dikabarkan akan diusung kekuatan yang sama seperti kendaraan politiknya di DKI.
Langkah Djarot ini bisa jadi penegasan bahwa kekalahan di DKI bukan menjadi akhir cerita bagi Ahok-Djarot. Langkahnya maju di Sumut dipastikan akan membangkitkan lagi sentimen dan romantisme Ahok-Djarot di Sumatera Utara.
Pertanda lain bahwa sentimen DKI masih membara ada di Jawa Barat. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota, kita bisa mahfum jika Pilkada Jawa Barat nanti masih merupakan duel lanjutan dari DKI.
Dari segi penduduk, ada sekitar empat juta warga Jawa Barat yang sejak pagi hingga petang bekerja di DKI. Baru pada malam hari mereka kembali ke Jawa Barat.
Sebagai konsekuensinya, keempat juta warga Jabar ini sejatinya mengalami dan merasakan langsung sentimen politik Jakarta. Setimen yang umumnya mereka bawa hingga ke Jabar.
Survei SMRC pun menegaskan kaitan erat Pilkada DKI dengan Jawa Barat. Survei yang dirilis pada Juli 2017 menunjukkan ada 8,4 persen pemilih di Jabar yang mengaku tak akan memilih calon yang diusung partai pendukung Ahok-Djarot.
Sejauh ini calon yang menjadi representasi partai pengusung Ahok (Nasdem cs) di Jabar adalah Ridwan Kamil (RK). Sebab inisiator pengusung RK adalah Nasdem. Ini seperti de javu di DKI yang mana Nasdem pula yang menjadi partai pertama yang mendeklarasikan dukungan pada Ahok.
Selain Nasdem ada pula PKB dan PPP yang merupakan partai pengusung Ahok (putaran dua) yang kini juga merapat ke RK. Pun halnya Golkar era Setnov yang mendukung Ahok dan mendukung RK. Kekuatan politik pengusung Ahok akan makin lengkap dimiliki RK jika kemudian PDIP bergabung pada barisan koalisi sang wali kota Bandung itu.
Kronologi peristiwa politik jelang Pilkada DKI makin menguatkan relasi politik Ahok dan RK. Kita tentu ingat bahwa RK pada awalnya adalah calon yang sempat akan dimajukan oleh Gerindra untuk menantang Ahok di Pilkada DKI. Tapi RK kemudian menolaknya dengan alasan ingin tetap konsentrasi di Bandung.
Dalam prosesnya kala itu, RK juga sempat dinasehati Jokowi agar tidak maju ke DKI. "Beliau bilang jangan semata-mata mengejar sesuatu lebih besar, tapi di depan mata belum terselesaikan," kata Emil, seperti dimuat di Republika.co.id edisi 29 Februari 2016.
Setelah menolak pinangan Gerindra untuk maju di DKI dengan alasan mau fokus di Bandung, RK malah membuat manuver politik di tengah panas-panasnya Pilkada DKI. Maret 2017, atau saat Pilkada DKI mau memasuki putaran kedua, RK malah menerima pinangan Nasdem sebagai calon gubernur Jabar.
Secara gestur politik, hal itu tentu mengecewakan bagi pendukung Anies-Sandi yang diusung Gerindra. Sebab RK yang menolak pinangan Gerindra di DKI justru menerima pinangan partai pengusung Ahok, Nasdem, di Jabar.
Langkah ini bertolak belakang dengan alasan yang dibangun RK saat enggan menantang Ahok di Pilkada DKI, yakni ingin fokus di Bandung.
Bukannya menunaikan janji untuk fokus hingga akhir jabatan wali kota, RK malah menjadi orang pertama yang menyatakan hasrat maju memperebutkan kursi Jabar satu.
Banyak yang kemudian mempertanyakan manuver deklarasi RK bersama Nasdem yang momennya sangat jauh dari Pilkada Jabar, tapi bersamaan dengan Pilkada DKI.
Publik banyak yang mengasosiasikan langkah RK itu sebagai gestur politik untuk melawan Gerindra dan mendukung Ahok. Sejak itu, Gerindra yang merupakan partai pengusung RK di Bandung, mencap sang wali kota sudah berada di kubu politik pro Ahok.
Kesan yang muncul adalah adanya udang di balik bakwan aantara keputusan enggan majunya RK di DKI dengan dukungan untuk maju di Jabar dari kekuatan partai pro-Ahok. Kesan itu semakin tampak jelas kini. Tesis ini akan semakin sempurna jika PDIP jadi bergabung bersama koalisi RK.
Di sisi lain, RK sejak awal menolak dikaitkan dengan Ahok. RK beralasan yang membuat Ahok ditolak adalah perilakunya bukan partai pengusungnya.
Tapi di sisi lain, kekuatan yang berseberangan anti Ahok menilai, yang terjadi di Pilkada DKI bukan sekadar perilaku Ahok melainkan satu pekat kebijakan. Kebijakan yang selama ini dinilai tak sesuai dengan aspirasi rakyat kecil, seperti reklamasi.
Hal yang sama dinilai juga berlaku di Jabar. Jika di DKI ada reklamasi yang pro kontra, maka di Jabar ada megaproyek kota baru yang juga ditentang. Di sisi ini, kekuatan partai pendukung RK dinilai mewakili kekuatan politik pendukung megaproyek itu.
Ini kemudian bak de javu RK layaknya Ahok dalam reklamasi. Walhasil ada yang kemudian mengartikan kemenangan anti Ahok di DKI juga menjadi kemenangan politik anti-reklamasi.
Di sisi lain, pertarungan politik di Jabar juga sulit dipisahkan dari pertarungan anti-megaproyek kota baru vs pendukung kota Jakarta versi baru itu. Nah, pada titik ini RK lekat dengan kekuatan politik pro megaproyek kota baru itu.
Pada akhirnya, apa yang terjadi di DKI, Sumut, dan Jabar semakin membuktikan bahwa dalam politik selalu membuka kesempatan. Kekalahan di DKI bukan menjadi akhir dari segalanya.
Bagi kekuatan politik pengusung Ahok yang dipimpin oleh kekuatan merah, PDIP, kekalahan di DKI memang terasa menyakitkan. Sebab ibu kota sejatinya merupakan basis politik yang sudah dikuasai sejak 2012.
Tapi kini, ada kesempatan untuk membalasnya di Jawa Barat. Daerah politik yang sejatinya tak pernah ditaklukkan kekuatan politik merah sejak era pemilihan kepala daerah.
Pilkada Jabar 2018 jadi kesempatan PDIP, Nasdem, dan kekuatan politik yang kalah di DKI untuk merebut kemenangan kembali. Apakah kekalahan di DKI akan dibalas dengan kemenangan di Jabar? Warga Jabar yang mempunyai hak pilih yang akan menentukan jawabannya.
Oleh: Abdullah Sammy [rci]