www.gelora.co - Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufik, SH, menilai bahwa pembentukan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo sebagai pelarian dari kepanikan pemerintah menghadapi pemberitaan dan kritik di media sosial.
“Saya melihat ini sebagai proses kegalauan dan kepanikan,” ungkapnya di Laweyan, Solo, Surakarta pada Jumat (05/01/18).
Karena, ia menjelaskan bahwa seharusnya lembaga-lembaga sandi seperti BSSN tersebut dari Kementerian. Seharusnya lembaga seperti BSSN berada di bawah Polhukam. Bukan berada di bawah Presiden langsung.
“Karena lembaga-lembaga sandi itu di kementrian, BSSN dulu di bawah Polhukam nah sekarang kan di bawah presiden. Jika dilihat dari konstitusi bahwa presiden itu sangat berlebihan,” ujarnya.
“Karena seolah-olah presiden tidak percaya dengan menteri-menterinya. Karena di setiap negara itu tidak berada di bawah presiden, kalau ada di bawah presiden saya melihat kok sepertinya ada kepentingan,” sambungnya.
Selain itu, ia mengkhawatirkan bahwa kehadiran BSSN tersebut akan disusul dengan penangkapan-penangkapan dari pihak lembaga tersebut, bukan dari pihak yang berwajib saja. Dalam hal ini, ia membandingkan masa pemerintahan saat ini dengan masa orde baru.
“Kalau pada masa orde baru itu orang-orang yang kritis hanya ditekan saja, tidak ada yang ditangkepi. Yang ditangkapi itu hanya yang mempunyai garis PKI dulu, tidak ada yang ditangkapi, cuma dibatasi saja,” katanya.
[kn]