www.gelora.co - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap pemerintah yang membuka kanal impor untuk beras, garam dan gula. Sikap pemerintah saat ini berbeda dengan pernyataan Jokowi saat masih kampanye dulu.
"Padahal dulu Pak Jokowi mengatakan, pada waktu kampanye dulu dengan kata impor mules kan dulu. Nah kok sekarang banyak banget impornya," kata Hidayat di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 22 Januari 2018.
Politikus PKS ini menambahkan, saat ini seharusnya DPR angkat bicara, untuk mengoreksi dan mengkritisi kebijakan impor akan bahan pokok ini. "Jadi menurut saya bagian dari yang penting kemudian untuk kawan kawan di DPR untuk mengoreksi secara mendasar," paparnya.
Selain itu menurutnya, koreksi ini penting di tahun politik, karena banyak pihak yang khawatir ada kepentingan politik dibalik kebijakan impor ini. Apalagi, Jokowi digadang gadang akan maju kembali sebagai calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.
"Ini sudah tahun ketiga, ingin masuk tahun keempat, jangan sampai sudah hampir selesai masa jabatan, tapi masalah yang dijanjikan tidak impor ternyata belum terpenuhi. Impor lagi, impor lagi," paparnya.
Tak hanya DPR, Hidayat juga meminta KPK ikut turun tangan dalam mengawasi kebijakan impor ini. "Supaya tidak terjadi penyalahgunaan impor untuk kepentingan itu sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton, yang akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand pada akhir bulan Januari 2018 ini.
Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan konsumsi beras di masyarakat yakni sekitar 2,5 juta ton per bulan. Impor tersebut dilakukan guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018.
Kemendag memastikan beras khusus yang diimpor tersebut bukan jenis beras yang sudah mampu diproduksi di Indonesia. [vid]