www.gelora.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa tahun 2018 tidak ada lagi penenggelaman kapal.
Menanggapi pernyataan Luhut, di akun Twitter pribadi, Susi menegaskan, aksi penenggelaman kapal pencuri ikan dan pelarangan anak buah kapal (ABK) asing sudah diatur Undang-Undang.
Ekonom senior Faisal Basri turut mengecam “perintah” Luhut kepada Susi itu. “Yang bisa perintahkan menteri untuk mengubah kebijakan adalah Presiden, Menko tugaskan mengoordinasikan kebijakan menteri-menteri dalam cakupan kerjanya,” tegas Faisal Basri di akun Twitter @FaisalBasri.
Menurut Faisal Basri, bukan pertama kali Luhut bertindak seperti Presiden. “Bukan pertama kali Menko Luhut bertindak bak Presiden. Menko Luhut pun menginstruksikan pengoperasian cantrang dibolehkan. Sebelumnya, Menko Luhut meminta kapal asing boleh menguras ikan di perairan Indonesia,” tulis @FaisalBasri.
Tak hanya itu, Faisal pun mengingatkan: “Luhut Panjaitan kian menjadi duri dalam daging bagi Presiden.”
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman (08/01), Luhut Pandjaitan, menegaskan keinginannya agar tak ada penenggalaman kapal tahun ini.
"Perikanan sudah diberi tahu tidak ada penenggelaman kapal lagi tahun ini. Ini perintah! Sudah cukuplah itu," tegas Luhut.
Luhut menambahkan, pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang mengganggu kenyamanan nelayan. Salah satu kebijakan yang akan dikaji ulang adalah pelarangan menggunakan cantrang. "Cantrang sudah dipetakan. Jangan ada lagi namanya kebijakan yang membuat nelayan kita tidak nyaman," pinta Luhut.[ito]