www.gelora.co - Sikap Presiden Joko Widodo mempertahankan menteri yang rangkap jabatan terus jadi sorotan. Jokowi dianggap melanggar janjinya saat awal menjabat Presiden.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengatakan persoalan rangkap jabatan sebetulnya merupakan hak prerogatif Presiden. Tapi, sejak awal Jokowi menyatakan tegas bahwa menteri di kabinet kerjanya tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai.
"Mungkin punya pertimbangan lain saya tidak tahu. Artinya seperti waktu itu, ya Presiden seperti menjilat ludahnya sendiri," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
Menurut Fadli, sikap Jokowi yang mempertahankan menteri rangkap jabatan malah contoh buruk. Mengingat, realisasinya justru ada dua menteri yang menjadi fungsionaris partai.
"Ya saya kira presedennya adalah tidak konsisten antara kebijakan dengan pelaksanaan. Ini ketidakkonsistenan ini dampaknya adalah yang buruk," ujar Fadli.
Namun, Fadli tetap menghargai apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi. Hanya saja, keputusan ini sangat menunjukkan inkonsistensi Jokowi dalam menentukan menteri Kabinet Kerja.
"Jadi kalau misalnya dari awal boleh, ya boleh. Kalau tidak, ya tidak. Tapi ketidakkonsistenan ini menunjukan tidak adanya satu prosedur tetap yang baku yang bisa menjadi satu contoh kepada yang lain," tutur Wakil Ketua Umum Gerindra itu. [kmp]