GELORA - Ustaz Abdul Somad ditolak masuk ke negara Hong Kong. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengatakan pihak Hong Kong memberi penjelasan untuk memperjelas duduk permasalahan.
Selain itu, menurutnya, pihak pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga memfasilitasi agar alasan penolakan itu didapatkan jelas.
"Ya (harus beri penjelasan), agar tidak simpang siur juga. Dan pemerintah semestinya memfasilitasi untuk meminta keterangan dari pihak Hongkong atau China," kata Cholil ketika dihubungi, Minggu (24/12/2017) malam.
Terkait penolakan ini, Cholil tidak dapat mengomentari terlalu jauh. Sebab belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Hong Kong. Meski demikian, dia meminta publik tidak terlalu cepat bereaksi atas peristiwa yang dialami ustaz asal Riau ini.
Menurutnya, penolakan seseorang untuk masuk ke negara lainnya punya beberapa faktor penyebab. Cholil mengatakan ini atas pengalaman temannya ketika hendak mengikuti seminar di Belanda.
"Kemarin teman saya juga di Belanda begitu. Mau ikut seminar di Belanda, tapi ada persoalan visa, dia dikembalikan ke Jakarta," tuturnya.
Beberapa kemungkinan penolakan yang dilakukan pemerintah Hong Kong bisa saja disebabkan persoalan visa kunjungan yang dimiliki Somad.
"Jadi bukan kita langsung menyalahkan di sana, kan otoritas negara sana. Tapi menurut saya, perlu jadi pelajaran kita untuk diketahui, dia itu dipulangkan kembali karena apa," ucap dia.
"Jangan main asumsi dulu. Siapa tahu visanya, visa tourism, sementara dia ke sana mau ceramah. Kan dianggap bekerja, karena dengan mengisi ceramah mendapatkan honor, kan begitu," sambung Cholil.
Hal senada disampaikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Bagi Zulkifli Hasan yang paling mendasar dari kasus Ustaz Somad adalah keberpihakan negara pada rakyatnya. Dia mengatakan perlu ada penjelasan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah China mengenai insiden ini.
"Kenapa Ustaz Somad dipulangkan? Karena stigma teroris pada muslim Indonesia? Atau karena apa? Penjelasan penting agar kejadian yang sama tidak terulang pada warga negara Indonesia yang lain," tuturnya.
Zulkifli Hasan menegaskan hubungan baik Indonesia dan China harus dijaga dengan prinsip setara dan saling menghormati.
"Dalam posisi sejajar inilah negara melalui Kementerian Luar Negeri bisa meminta penjelasan pada pemerintah Tiongkok. Jangan sampai ada stigma terhadap Indonesia khususnya Umat Islam," tutup Zulkifli. [dtk]