www.gelora.co - Sejumlah menteri dan perwakilan bank sindikasi yang hadir pada acara penandatanganan kontrak pinjaman untuk proyek light rail transit (LRT) di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jumat (29/12/2017), nampak senang atas perjanjian tersebut.
Hal itu dikarenakan kontrak pinjaman dari 12 bank sindikasi senilai Rp 19,25 triliun itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah perkeretaapian Indonesia.
Kegembiraan tersebut salah satunya diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kerap disapa dengan nama Ani.
Saat memberi sambutan pada pembuka acara, Ani menyebut kontrak pinjaman ini sebagai momen bersejarah serta diharapkan menjadi contoh bagi lembaga keuangan lainnya untuk bisa turut serta ambil bagian dalam pembangunan di Indonesia.
"Saya mau ambil foto dulu, supaya kalau ditanya cucu saya, bisa kasih lihat ini loh," kata Ani di hadapan tamu undangan yang hadir.
Para hadirin di acara tersebut sontak mengangkat kedua tangan mereka ke arah kamera ponsel yang diarahkan Ani kepada mereka.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga mengapresiasi capaian ini sebagai cara alternatif pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia.
Sesi foto bersama kembali berlanjut saat penandatanganan kontrak pinjaman berlangsung di atas panggung.
Sejumlah direksi perwakilan 12 bank yang hadir mengajak Ani untuk selfie, kemudian disambut oleh Luhut karena posisinya yang pas di pinggir sehingga jangkauan tangannya bisa mencakup hampir semua orang untuk difoto.
Adapun mereka yang tergabung dalam 12 bank sindikasi adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, PT SMI, Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut, serta Bank Mega. Bank-bank tersebut terdiri dari Himbara, bank swasta nasional, serta bank swasta asing yang diwakili oleh Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners (JMLAB).
Kontrak pinjaman Rp 19,25 triliun itu memiliki jangka waktu selama 18 tahun dengan nominal Rp 18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp 1,15 triliun untuk kredit modal kerja.
Para menteri mengingatkan agar model pendanaan seperti ini bisa menjadi contoh untuk pembangunan proyek infrastruktur di kemudian hari, di mana tidak lagi tergantung pada APBN yang kapasitasnya terbatas.
Selain itu, diharapkan juga jalannya proyek LRT Jabodebek bisa berlangsung transparan, terhindar dari korupsi, dan mengutamakan tata kelola yang baik. [kmp]