www.gelora.co - Saat bertemu Wakil Perdana Menteri China, Liu Yandong, di Istana Wakil Presiden (27/11/2017), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan tegas meminta agar China tak lagi mengirimkan buruh untuk dipekerjakan di proyek-proyek investasi di Indonesia. JK menilai, sistem investasi dengan mengirim buruh ini telah merugikan tenaga kerja dalam negeri.
Terkait hal itu, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menduga Presiden Joko Widodo telah menyembunyikan data buruh dari China, sehingga memunculkan protes dari Wapres JK.
"Dia tidak berterus terang, menurut saya. Jokowi tidak berterus terang," kata Salamuddin Daeng kepada itoday (08/12).
Menurut Salamuddin, semua proyek infrastruktur yang menggunakan modal investasi asing; utang luar negeri; bahkan barang-barang impor yang tergolong masih belum dikenal oleh pekerja Indonesia; sudah pasti menggunakan TKA. "Mana bisa kita mengerjakannya," tegasnya.
Sejalan dengan itu pengamat ekonomi Ronnie Higuchi Rusli di akun Twitter @Ronnie_Rusli mengingatkan: “Jaman The Netherland Indische (Indonesia atau VOC) ada ekpor budak ke Tobago Trinidad, tapi keturunan budak itu sekarang yang berkuasa ada yang jadi perdana menteri dan menteri. Sekarang kita impor buruh dari China dan ekspor TKI merosot.”
Presiden Jokowi sempat membantah keras isu yang menyebut 10 juta tenaga kerja asal China masuk ke Indonesia. Mantan Walikota Solo itu mengklaim angka sebesar itu sesungguhnya merupakan jumlah wisatawan China.[ito]