www.gelora.co - Keberanian sejumlah jenderal polisi untuk ikut Pilkada Serentak 2018 merupakan wujud dari rasa percaya diri yang tinggi dan sekaligus bisa menguji apakah Polri sudah dipercaya publik atau belum.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (21/12).
Dari pendataan IPW, semula ada 12 perwira Polri, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, berniat ikut dalam Pilkada Serentak 2018. Namun dalam perkembangannya jumlahnya melorot karena tidak percaya diri dan tidak mendapat dukungan partai.
Meski begitu dalam Pilkada Serentak 2018 ini diperkirakan jumlah perwira Polri yang akan mengikuti ajang pemilihan kepala daerah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pilkada tahun tahun sebelumnya.
"Namun anehnya, sebagian besar jenderal polisi yang akan ikut pilkada itu masuk dengan menggunakan "kendaraan" PDIP. Apakah ini karena faktor kedekatan tokoh Polri Jenderal (Purn) Budi Gunawan dengan PDIP atau karena partai banteng itu memang membutuhkan figur figur polisi yang dekat dengan masyarakat," kata Neta.
Terlepas dari semua itu, imbuh Neta, Pilkada Serentak 2018 memang menjadi fenomena yang menarik dan patut dicermati, terutama tentang profesionalisme dan netralitas berbagai pihak.
Dari pendataan IPW hingga saat ini baru tiga daerah yang benar benar serius pilkadanya akan diikuti jenderal polisi, yakni Maluku, Kalimantan Timur, dan Cirebon. Selebihnya masih mengambang. Dengan banyaknya jenderal polisi yang ikut pilkada, IPW berharap institusi Polri dan jajaran kepolisian tetap netral dan profesional serta tidak ada pemihakan, sehingga kemenangan para jenderal polisi itu di pilkada akan semakin membanggakan dan bisa benar benar menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
"Jika jajaran kepolisian tidak netral dikhawatirkan muncul hal hal negatif terhadap institusi Polri. Selain itu bukan mustahil ketidaknetralan tersebut bisa memicu konflik di akar rumput," demikian Neta.
[rmol]