GELORA - Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara perubahan (APBN-P) tahun 2017 menetapkan defisit anggaran sebesar 2,92 persen dari PDB. Angka itu nyaris mencapai batas paling tinggi defisit anggaran terhadap PDB yang ditentukan dalam UU yaitu sebesar 3 persen.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindara Arief Poyuono menyebut Jokowi sebagai kepala pemerintah, sudah gagal dalam pengelolaan keuangan negara.
"Konsekuensinya Joko Widodo harus bertanggung jawab, dan siap-siap di-impeach karena melanggar UU dalam hal keuangan negara yaitu APBN," kata Arief kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/12).
Menurutnya janggal defisit APBN sangat tinggi yang hampir mencapai 3 persen itu terjadi di tengah semua subsidi bagi rakyat telah dicabut dengan dalil untuk pembangunan infrastktur.
"Dan semua pajak yang dipungut oleh pemerintah membuat rakyat sengsara," ujarnya.
Jokowi dikritikyna kurang hati-hati dalam mengelola APBN sehingga banyak kebocoran.
"Banyak mark up dalam setiap proyek Infrastruktur yang dibangun pemerintah," demikian Arief.[rmol]