www.gelora.co - Innalillah wainnailaihi rajiun.
Tokoh nasional kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, Andi Mappatahang Fatwa (AM Fatwa) meninggal dunia Kamis (14/12/2017) pagi. Fatwa meninggal dunia di usia 78 tahun.
AM Fatwa sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC, Jakarta sejak beberapa hari terakhir.
Kondisinya sempat membaik. Bahkan, Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta itu sempat melakukan telewicara di salah satu stasiun televisi.
Kabar duka itu menyebar di sejumlah group WhatsApp sejak pukul 07.30 wita, hari ini.
"Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Telah meninggal dunia ayahanda AM Fatwa pukul 6.25am di rumah sakit MMC. Mohon dibukakan pintu maaf dan mudah2an ayah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dian Islamiati Fatwa," tulis politisi DPP Partai Hanura, Nurhasan, di Group WA SENTER-SENTER BELLA beberapa menit lalu..
AM Fatwa adalah tokoh utama tragedi Tanjung Priok di zaman Orde Baru.
Profi AM Fatwa, Penjara 18 Tahun di Era Soeharto
Andi Mappetahang Fatwa lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939. Meninggal di usia 78 tahun.
AM Fatwa menjadi ikon perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru.
Itulah sebabnya sejak muda ia sudah mengalami teror dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh intel-intel kedua rezim otoriter tersebut, hingga keluar masuk rumah sakit dan penjara.
Terakhir ia dihukum penjara 18 tahun (dijalani efektif 9 tahun lalu dapat amnesti) dari tuntutan seumur hidup, karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru.
Jika diakumulasi, ia menghabiskan waktu selama 12 tahun di balik jeruji besi. Atas segala penyiksaan yang dialami, ia merupakan satu-satunya warga negara yang pernah menuntut Pangkobkamtib di pengadilan.
Meski berstatus narapidana bebas bersyarat (1993-1999) dan menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmizi Taher dan Quraish Shihab, mantan Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50 itu bersama Amien Rais menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.
AM Fatwa pernah menjabat beberapa jabatan struktural dan jabatan semi official pada Pemda DKI Jakarta dan Staff Khusus Gubernur Ali Sadikin di bidang politik dan agama.
Deklarator sekaligus ketua DPP PAN periode 1998-2005 ini pernah menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004), Wakil Ketua MPR RI (2004-2009), Anggota DPD RI/MPR RI (2009-2014). Saat ini ia menjawab sebagai wakil ketua MPP PAN (2005-sekarang) dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI (2012-2014).
Pada tanggal 14 Agustus 2008 ia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara.
Dan pada tanggal 29 Januari 2009 ia memperoleh Award Pejuang Anti Kezaliman dari Pemerintah Republik Islam Iran yang disampaikan oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Teheran bersama beberapa tokoh pejuang demokrasi dan kemerdekaan dari sembilan negara.
Kepiawaian dalam berdiplomasi membuat AM Fatwa beberapa kali dipercaya memimpin delegasi ke sejumlah negara asing.
Seperti memulihkan hubungan diplomatik dengan China, merintis dibukanya kedutaan RI di Tripoli Libya, serta menjadi kordinator group kerjasama bilateral parlemen RI dan Portugal.
Dari buah pikirannya telah lahir tidak kurang dari 24 buku. Di antaranya yaitu:
Dulu Demi Reformasi, Kini Demi Pembangunan (1985),
Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili (1986, 2000),
Saya Menghayati dan Mengamalkan pancasila Justru Saya Seorang Muslim (1994),
Islam dan Negara (1955),
Menggugat dari Balik Penjara (1999),
Dari Mimbar ke Penjara (1999),
Satu Islam Multipartai (2000),
Demokrasi Teistis (2001),
Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa (2003),
PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa (2003),
Dari Cipinang ke Senayan (2003),
Catatan dari Senayan (2004),
Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif (bersama Djamal Doa dan Aries Mufti, 2004),
PAN Menyongsong Era Baru, Keharusan Reorientasi (2005),
Pengadilan Ad Hoc HAM Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional (2005),
Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme (2006-2007),
Satu Dasawarsa Reformasi Antara Harapan dan Kenyataan (2008),
Grand Design Penguatan DPD RI: Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945 (2009),
Pendidikan Politik Bernegara dengan Landasan Moral dan Etika (2009).
Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Suatu Golongan (2010).
Transisi Demokrasi di Atas Hamparan Korupsi: Buah Pikir Reflektif Atas Carut Marut Reformasi (2013).
Meretas Jalan Membentuk Karakter (2013).
Atas kreatifitas dan produktifitasnya menulis buku, Museum Rekor Indonesia (MURI) memberinya penghargaan sebagai anggota parlemen paling produktif menulis buku, selain penghargaan atas pledoi terpanjang yang ditulisnya di penjara masa Orde Baru.
Atas pemikiran dan pengabdiannya pada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, AM Fatwa dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 16 Juni 2009.
AM Fatwa juga merintis berdirinya beberapa lembaga pendidikan seperti Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP/Jakarta Islamic School), Yayasan Ki Bagus Hadikusumo, Yayasan Putra Fatahillah dengan sekolah Tinggi Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dan kini juga Ketua Pembina Yayasan Asrama Pelajar Islam YAPI yang didirikan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito pada tahun 1952.
Berbagai tulisan dan wawancaranya dapat dibaca di http://www.thefatwacenter.com.
Pendidikan:
Sarjana Muda (BA), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1963.
Sarjana Muda (BA) Publisistik, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, 1964.
S1 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya/Jakarta 1970.
Kursus Staf dan Kepemimpinan Pegawai Pemda DKI Jakarta, 1975.
Latihan Militer di Sekolah Dasar Perwira K|Omando (Sedaspako) KKO-AL (Marinir), Surabaya, 1966.
Kursus Pelatihan Manajemen di LPPM, Jakarta, 1979/1980.
Karier
Imam Tentara, Wakil Kepala Dinas Rohani Islam KKO-AL (Marinir) Komando Wilayah Timur di Surabaya, 1967-1970
Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta/Staf Khusus untuk masalah-masalah agama dan politik Gubernur Ali Sadikin, 1970-1979
Staf Khusus Menteri Agama Tarmizi Taher, 1996-1998
Wakil Ketua DPR RI Periode 1999-2004
Wakil Ketua MPR RI Periode 2004-2009
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta periode 2009-2014
Ketua Badan Kehormatan DPD RI Periode 2012-2014
Pengalaman Organisasi
Pelajar Islam Indonesia (PII), sejak 1957, dari tingkat Cabang, dan Pengurus Besar, Kini Dewan Penasehat Perhimpunan Keluarga Besar PII.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sejak 1960, dari Komisariat, Cabang, dan Pengurus Besar. Kini Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI).
Muhammadiyah, sejak 1959, mulai dari Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat. Kini Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sejak 1993, mulai dari Penasihat Orsat, Orwil, hingga kini sebagai Dewan Pakar Pengurus.
Front Nasional Pembebasan Irian Barat di Sumbawa, 1958-1959, selanjutnya aktif di Front Nasional Pusat, 1963-1964.
Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM) di Sumbawa dan Pusat, 1958-1961.
Badan Kerjasama Ulama Militer (BKS-UM) Jakarta Raya.
Front Pemuda Pusat, 1961-1962.
Ketua Senat Corps Pelajar Calon Perwira ALRI (Corps PT PAL), se-Indonesia, 1962-1963.
Sekretaris Perserikatan Organisasi-Organisasi Pemuda Islam seluruh Indonesia (PORPISI), Organisasi Konfederasi Tingkat Pusat, 1963-1964.
Penandatangan deklarasi berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 20 Oktober 1964.
Sekretaris Umum Badan Amal Muslimin, Organisasi konfederasi Ormas-ormas Islam tingkat pusat, 1976-1977.
Badan Amal Muslimin adalah mediator dan fasilitator berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, juga anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat 1975-1979.
Penandatangan Petisi 50, 1980. Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50, 1980-1996.
Dewan Penasihat Alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Sekjen MTQ Nasional V/1972 di Jakarta, kemudian menjadi Ketua Umum Provinsi DKI 1973-1979, selanjutnya mempersiapkan konsep pelembagaan MTQ Nasional hingga terbit SK Bersama Menag dan Mendagri tentang pembentukan LPTQ Nasional.
Ketua Umum Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI 1976-1979.
Ketua II Korps Muballigh Indonesia, pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, 1983-1984.
Ketua Korps Muballigh Muhammadiyah DKI, 1977-1999.
Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Pusat.
Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) Pusat.
Mendirikan dan memimpin beberapa Yayasan Pendidikan dan Sosial, antara lain Yayasan Putra Fatahillah dan
Yayasan Pondok Karya Pembangunan sebagai proyek monumental dari Pemda DKI.
Pendiri dan Deklarator Partai Amanat Nasional tingkat Pusat.
Ketua DPP PAN periode 1998-2005
Wakil Ketua MPP PAN Periode 2005-sekarang
Sumber: Wikipedia.[tn]