www.gelora.co - Oleh: Umarulfaruq Abubakar, Mahasiswa Doktor Hukum Islam UII dan Pengasuh PPTQ Ibnu Abbas Klaten
“Tidak ada solusi bagi permasalahan-permasalahan Yahudi kecuali dengan mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia dalam satu wilayah. Lalu mereka mendirikan negara sendiri, dan mereka kemudian menyelesaikan masalah-masalah mereka yang nyaris tidak terselesaikan selama hampir 2.000 tahun setelah dihancurkan dan dicerai-beraikan oleh Romawi,” tulis Binyamin Ze’ev atau Theodore Herzl dalam buku Der Judenstaat yang terbit pertama kali di Wina, Austria dan Leipzig, Jerman pada Februari 1896.
Pesan intinya adalah orang-orang Yahudi yang terpencar-pencar di berbagai tempat dan kawasan harus dikumpulkan dalam satu negara dan mereka memilih Palestina menjadi negara itu.
Tanggal 15 Juni 1896, Herzl sudah berada di wilayah Palestina langsung ke pusat pemerintahan Utsmani menawarkan bantuan untuk membayar utang-utang Dinasti Utsmani yang menumpuk, dengan syarat Yahudi diizinkan untuk membeli tanah di Yerusalem, Palestina.
Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak. Setelah penolakan itu, Herzl kembali mengirimkan delegasi dengan juru bicara Emmanuel Carasso. Mereka meminta kepada Sultan untuk menjual atau menyewakan tanah Palestina selama 99 tahun dengan imbalan emas sebanyak tiga kali lipat keuangan Daulah Utsmaniyah.
Namun, kembali dengan tegas Sultan Abdul Hamid II menyatakan, “Aku tidak akan menjual meski sejengkal dari wilayah ini. Sebab tanah itu bukan milikku, tetapi milik rakyatku. Rakyatku telah mendapatkan negeri ini dengan pertumpahan darah dan menyiraminya dengan darah. Aku pun akan menyiraminya. Dan kami tidak akan biarkan seorang pun merampoknya.”
Betapa lemahnya kita
Daulah Utsmaniyah masih punya kekuatan pada saat itu sehingga orang-orang Yahudi tidak mampu menguasai Palestina. Maka, tidak ada cara lain bagi mereka untuk mengambil Palestina kecuali dengan menumbangkan khilafah Islamiyah.
Dan itulah yang dilakukan oleh Herzl dan para pemikir Zionis dengan menyusupkan orang-orangnya ke organisasi potensial yang ada di wilayah Utsmani. Hingga akhirnya kekhilafahan itu jatuh pada tahun 1924.
Keruntuhan Daulah Utsmaniyah ini menjadikan Yahudi melenggang bebas masuk ke Palestina dengan dukungan dari PBB. Tanggal 29 November 1947, PBB mengeluarkan “Resolusi 181”.
Resolusi tersebut berisikan pembagian tanah Palestina sebagai tanah untuk dua negara, yakni negara Palestina dan negara Yahudi dan Yerusalem menjadi wilayah Internasional. Resolusi tersebut telah disepakati oleh PBB, Uni Soviet, dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Yahudi-Zionis hanya menempati 6,5 persen tanah Palestina, tapi setelah muncul Resolusi 181, tanah untuk negara Yahudi menjadi 56,5 persen, menyusul adanya deklarasi negara Israel pada tanggal 15 Mei 1948 M.
Keputusan Trump mengakui Yerusalem atau Al Quds sebagai ibu kota Israel menguatkan penjajahan Israel atas Palestina dan memicu konfik yang lebih luas.
Pemindahan kedutaan AS ke Al Quds dan menjadikannya sebagai Ibu kota Yahudi, secara jelas telah melakukan penistaan terhadap tanah suci umat Islam dan tanah wakaf milik umat Islam sampai hari kiamat.
Pengakuan bahwa Al Quds menjadi ibu kota Israel adalah strategi hegemoni kota Al Quds untuk dijadikan ibu kota abadi bagi Yahudi dan perampasan hak warga Palestina secara sempurna.
Apa yang telah terjadi di Palestina menunjukkan betapa lemahnya kita umat Islam dalam percaturan politik internasional. Umat ini tak mampu mempertahankan tanah air dan kota sucinya sendiri.
Dalam sejarah, bisa kita lihat bahwa penguasaan terhadap tanah Palestina menjadi barometer terhadap lemah dan kuatnya umat Islam. Ketika ia dirampas oleh Yahudi, sama seperti memotong dan memisahkan umat Islam dari sejarah dan tanah sucinya.
Suara Indonesia untuk Palestina
Aksi bermartabat 212 telah memberikan banyak pencerahan bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari pro kontra aksi ini, penulis sudah merasakan betapa banyak pelajaran yang bisa diperoleh saat mengikuti aksi ini.
Aksi ini telah menjadi sebuah gambaran peradaban yang tinggi dalam menyuarakan pesan damai, menguatkan persatuan antarelemen bangsa, juga membuka mata dunia tentang kehidupan beragama di Indonesia.
Aksi bermartabat seperi ini sangat baik untuk menjadi corong rakyat Indonesia menyuarakan rasa kepedulian dan solidaritas. Rakyat Indonesia termasuk sangat intens dalam memberikan perhatian terhadap masalah Palestina.
Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya lembaga dan organisasi yang memberikan perhatian penuh pada permasalahan Palestina, baik dari segi kajian, penggalangan dana, maupun pengiriman bantuan dan relawan langsung ke Palestina.
Memberi bantuan bantuan dalam bentuk dana adalah hal yang sangat baik. Tapi itu tidak cukup. Harus ada aksi solidaritas dan dukungan moral dalam sebuah kumpulan massa. Mengapa hal ini perlu dilakukan?
Sebab, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak hanya ditempuh melalui jalur perang, tetapi juga melalui jalur diplomasi dan dukungan masyarakat internasional. Aksi solidaritas adalah bentuk dukungan morel bagi pejuang, aktivis kemerdekaan Palestina, dan warga Palestina.
Di samping telah menjadi salah satu bentuk kepedulian, edukasi umat juga wasilah hidayah. Penulis bahagia, Indonesia bisa ikut memberikan protes keras atas pelanggaran AS pada asas perdamaian dan keadilan sosial.
Dalam konstitusi Indonesia juga sudah jelas dinyatakan, penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan apa yang dilakukan oleh Isreael terhadap Palestina jelas-jelas merupakan sebuah penjajahan dan perampasan hak.
Penulis sangat berharap, para guru dan ulama bisa kembali memimpin umat Islam di Indonesia untuk menyuarakan rasa kepedulian dan pembelaan mereka terhadap Palestina dan Masjid Al Aqsa, baik dengan kembali berkumpul bersama maupun mengadakan acara aksi besar-besaran di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut ditempuh untuk membuktikan kepada rakyat Palestina di sana bahwa saudara -saudara mereka di sini masih peduli dengan nasib mereka. [rol]